Pakar Politik Amerika Beri Kuliah Umum Di UNDIP
Executive Director of Wyoming Democratic Party, Political Campaign Manager and Political Communication Expert Aimee Van Cleave memberikan kuliauh umum di Magister Ilmu Politik (MIP) Undip mengenai Pengelolaan Parpol, Kampanye Politik dan Komunikasi Politik di Amerika Serikat, Kamis (4/1) di gedung Pascasarjana kampus Undip Pleburan.
Dalam kuliah umum itu Aimee Van Cleave menjelaskan tentang pengalamannya dalam mendampingi para politisi di Amerika Serikat serta menceritakan mengenai partai politik dan bagaimana mengelola kampaye pemilu.
Kaprodi S2 MIP Dr. Teguh Juwono menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Aimee Van Cleave yang meluangkan waktu untuk memberikan kuliah umum di Magister Ilmu Politik Pascasarjana Undip tersebut dapat juga menjadi bahan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuannya dan juga bagian dari bahan artikel nantinya.
“Aimee juga berbicara tentang budaya politik parpol termasuk bagaimana uang digunakan dalam pemilu dan politik di AS, Pengelolaan kampanye partai politik di US sangat mengandalkan voluntarisme, Para volunteers parpol tersebut tidak dibayar dan didasarkan pada aktivitas politik komunitas. Namun demikian, kampanye politik di US tetaplah memakan biaya tinggi sehingga selain mengandalkan voluntarisme, mereka juga mengandalkan kontribusi perusahaan besar, Mereka juga mengandalkan kandidat2 yang kaya sumberdaya dengan demikian, meskipun di US tidak dikenal jual beli suara seperti di Indonesia, secara kuantitas jumlah anggaran yang diperlukan sebuah partai untuk berkampanye tetap saja sangat besar.”
Acara kuliah umum tersebut dihadiri oleh dosen dan para pakar dari FISIP UNDIP serta para mahasiswa dari jurusan ilmu pemerintahan dan jurusan ilmu politik.
sumber : https://www.undip.ac.id
- Published in Kuliah Umum & Dosen Tamu, MIP
Workshop Metodologi Penelitian Ilmu Politik
Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro (MIP Undip) menyelenggarakan Workshop pada Selasa, 10 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grasia Semarang. Acara yang bertemakan tentang “Workshop Metodologi Penelitian Ilmu Politik” menghadirkan pembicara Prof. Dr. Purwo Santoso, MA dan I Made Sukresna, SE, M.Si, Ph.D yang dimoderatori oleh Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP, MPP dan Dra. Fitriyah, MA.
Acara workshop tersebut dibuka oleh Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Undip. Dalam sambutannya Teguh berpesan kepada para mahasiswa yang menghadiri acara tersebut untuk memanfaatkan kesempatan bertemu para pakar penelitian kualitatif dan kuantitatif. “Saya berpesan dan berharap kepada para mahasiswa S2 Magister Ilmu Politik dan S3 Doktor Ilmu Sosial agar memanfaatkan momen-momen seperti ini, bisa bertemu langsung dengan pakar penelitian di Indonesia baik Prof. Purwo yang berasal dari UGM maupun Pak Made dari Undip”, pesan Teguh kepada para peserta workshop yang dihadiri oleh mahasiswa MIP dan DIS FISIP Undip.
Pemaparan pertama mendiskusikans secara langsung kondisi empiris penelitian di lapangan. Dalam pemaparannya Prof. Purwo Santoso berdiskusi langsung dengan peserta dan memaparkan langsung materi berdasarkan tema yang diajukan oleh para peserta. “Memang saya sengaja tidak menyiapkan slide untuk pemaparan, saya tidak terbiasa mengajar mahasiswa dengan pemaparan yang berupa tayangan, lebih enak langsung dengan studi kasus, ya seperti ini”, jelasnya. “Inti dari tulisan itu adalah penggunaan teori. Jadi teori adalah sesuatu hal untuk membantu peneliti berpikir logis. Selain itu adanya BAB 1, 2, 3 dan sebagainya bukan ditentukan oleh aturan tertulis dari buku bimbingan tapi ditentukan oleh teori yang dipakai”, tambahnya dalam closing statement.
Pemaparan dilengkapi oleh I Made yang melengkapi dengan pemaparan penggunaan metode kuantitatif dalam Ilmu Politik. “Penelitian kuantitatif sifatnya meluas dan penelitian kualitatif itu mendalam. Dalam Ilmu Politik kebanyakan kasus penelitian kuantitatif seperti marketing politik dan ada juga keputusan memilih pada responden terhadap pilihan politiknya yang dipengaruhi beberapa faktor”, jelasnya.
Kegiatan workshop ini dilakukan dalam rangka memberikan wawasan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Politik pada Prodi Magister Ilmu Politik FISIP Undip.
- Published in Berita, Kuliah Umum & Dosen Tamu, MIP, Seminar/Diskusi
JADWAL MATRIKULASI SEMESTER GASAL TA 2017 / 2018
Kami beritahukan kepada mahasiswa baru Magister Imu Politik jalur seleksi Ujian Mandiri Gelombang 1 & 2 TA 2017/2018 Matrikulasi akan dilaksanakan pada tanggal ( 7 Agustus 2017 s/d 15 Agustus 2017)
Silahkan : Download Jadwal Matrikulasi
Jadwal Tes Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro 2017
Kami beritahukan kepada calon Mahasiwa Pascasarja jalur Ujian Mandiri Jadwal Tes Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan pada :
Hari,Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2017
Tempat : Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
Waktu Pelaksanaan Tes Kesehatan ( pemanggilan pemeriksaan kesehatan berdasarkan nomor urut )
No urut (1007 s.d 1219 – PPS Ujian Mandiri) : Pukul 12:00 – 16:00 WIB
Pembayaran tes pemeriksaan kesehatan dilakukan di Loket Bank BTN di lokasi Tes Pemeriksaan Kesehatan.
Daftar nama dan nomr urut calon Mahasiswa:
| Nomor Urut | Nomor Peserta | Nama |
| 1205 | 99257120001 | DANI SANTOSO |
| 1206 | 99257120002 | PATRICIA CHRISTILOTHA MOKAY |
| 1207 | 99257120003 | M. DWI SUGIARTO |
| 1208 | 99257120004 | ANDRIANI GITA SWELA |
| 1209 | 99257120005 | GUSTIAN PUTRADI AD |
| 1210 | 99257120006 | YUDA BAGUS DWI PRASETYO HUTOMO |
| 1211 | 99257120007 | FAIZ ALBAR NASUTION |
| 1212 | 99257120008 | ADEODATA LANIRIA C.B MBIRI |
| 1213 | 99257120009 | ADEO DATO JANUARIO BARROS MBIRI |
| 1214 | 99257120010 | FRIDUS BRIA |
| 1215 | 99257120011 | KRISTOFORUS NAIMNANU, S.IP |
| 1216 | 99257120012 | FAJAR ADI WIJAYANTO |
| 1217 | 99257120014 | STEFANUS TRIADMAJA |
| 1218 | 99257120015 | KHUSNUL IMANUDDIN |
| 1219 | 99257120016 | BOWO SIDIK PANGARSO |
Pengumuman Lolos Seleksi Pascasarjana Gel 2 Smt Gasal TA 2017/2018
1. Pengumuman Seleksi Program Pascasarjana silahkan klik disini untuk akses…..
2. Jadwal Pembayaran Biaya Pendidikan dan Verifikasi-Registrasi Calon Mahasiswa Baru Program Doktor dan Magister Semester Gasal Gelombang II Tahun Akademik 2017-2018
Rektor Universitas Diponegoro dengan ini mengumumkan registrasi administratif dan verifikasi-registrasi bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi Program Doktor dan Magister Semester Gasal Gelombang II Tahun Akademik 2017-2018, diwajibkan melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
- Membayar biaya pendidikan pada tanggal 27 Juli – 1 Agustus 2017.
- Melaksanakan registrasi secara online di http://reg-online.undip.ac.id/pasca/ pada tanggal 28 Juli – 2 Agustus 2017.
- Tes Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 1 – 2 Agustus 2017.
- Jadwal Verifikasi-Registrasi pada tanggal 3 Agustus 2017.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Humas Undip di nomor (024) 7465403 / (024) 7465404
Download :
Akademisi: Sistem Sainte Lague dalam Pileg Lebih Adil Bagi Parpol
SEMARANG, NETRALNEWS.COM – Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai sistem Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD 2019 yang menerapkan metode konversi suara “sainte lague” lebih adil bagi partai politik.
“Sistem ‘sainte lague’ dipandang lebih adil bagi partai, termasuk partai menengah dan kecil,” kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Minggu (23/7/2017), menjawab pertanyaan untung dan ruginya metode konversi suara “sainte lague” dan “quota hare” bagi parpol.
Teguh menegaskan bahwa perbedaan kedua metode konversi suara itu pada teknik pembagian kursinya. Kalau “sainte lague tidak menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP), tetapi menggunakan bilangan pembagi tetap (BPT), yaitu dibagi 1,4 ; 3; 5; 7; 9; dan seterusnya bilangan ganjil.
“Saint lague”, katanya lagi, perolehan kursi berdasarkan persaingan kekuatan parpol di masing-masing daerah pemilihan (dapil), sedangkan “quota hare” itu perolehan kursi dibagi suara BPP sehingga ada harga satu kursi berapa suaranya.
Partai yang mampu mencapai kuota suara dalam BPP dapat kursi. Misalnya, BPP 10.000 suara maka partai yang mencapai suara 10.000 dapat satu kursi. Begitu seterusnya pada hitungan kedua dan ketiga hingga kursi terbagi habis.
Menurut Teguh, keuntungan “sainte lague” adalah partai yang kompetitif di dapil berpeluang memenangi satu kursi atau lebih. Dalam hal ini, partai yang dominan banyak diuntungkan dengan sistem tersebut.
“Jadi, parpol-parpol besar dan dominan diuntungkan dengan sistem ‘sainte lague’. Begitu pula, dalam sistem ‘quota hare, partai besar juga lebih diuntungkan,” katanya.
Sumber : http://www.netralnews.com/news/politik/read/89955/akademisi.sistem..i.sainte.lague..i..dal
- Published in Berita, MIP, Tidak Dikategorikan
Pengamat: Wajar Penguasa Ingin Langgengkan Kekuasaan
SEMARANG — Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menilai wajar bila ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menguntungkan rezim yang saat ini berkuasa demi melanggengkan kekuasaannya.
“Apakah UU Penyelenggaraan Pemilu yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 itu untuk kepentingan Jokowi, PDI Perjuangaan, dan partai pendukung lainnya? Saya kira jelas,” kata Teguh di Semarang, Sabtu (22/7) malam.
Teguh yang juga Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang menekankan, rezim yang berkuasa pasti ingin melanggengkan kekuasaan. Ia menegaskan hal itu merupakan hukum atau dalil politik di mana-mana.
Penguasa (incumbent) atau pemimpin yang sedang berkuasa menginginkan melanjutkan kekuasaannya dengan cara memenangi pemilihan umum pada periode berikutnya. “Saya kira normal apa yang dilakukan oleh Jokowi dan timnya serta partai pengusungnya agar Jokowi bisa menang pada Pilpres 2019. Hal ini biasa di dalam politik,” katanya.
Kendati demikian, dia menambahkan, pada pilpres mendatang minimal harus ada dua pasang calon sehingga tetap harus ada koalisi di antara parpol peraih suara pada Pemilu Anggota DPR RI 2014.
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR RI yang berlangsung pada hari Kamis (20/7) hingga Jumat (21/7) dini hari, terdapat perbedaan sejumlah fraksi, antara fraksi yang mendukung Paket A dan pendukung Paket B. Sejumlah partai, termasuk PDI Perjuangan, mendukung Paket A yang bermuatan ketentuan presidential threshold(20 persen dari total kursi DPR RI atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR RI 2014), parliamentary threshold (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3 s.d. 10 kursi), dan metode konversi suara adalah saint lague murni.
Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung Paket B yang memandang tidak perlu ada persentase dalam presidential threshold alias nol persen. Untuk parliamentary threshold, mereka juga sepakat 4 persen, sistem pemilu (terbuka), dan alokasi kursi (3 s.d. 10 kursi), sedangkan metode konversi suara yang mereka pilih adalah quota hare.
- Published in Berita, MIP, Tidak Dikategorikan
Pengamat: Sistem Pilpres 2019 Mudahkan Masyarakat Memilih
SEMARANG — Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai sistem Pemilihan Umum Presiden 2019 dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25 persen bakal memudahkan rakyat memilih calon presiden.
“Dengan ketentuan “presidential threshold” 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen dari total suara sah pada Pemilu 2014, kemungkinan besar paling banyak tiga pasang calon,” kata Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Sabtu (21/7).
Ia menegaskan, “Karena di antara parpol tidak bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, praktis mereka berkoalisi. Paling banter muncul tiga peserta pilpres sehingga rakyat mudah menentukan pilihannya.”
“Apakah koalisi itu cara yang baik dalam berpolitik?” tanyanya, kemudian dia menjawabnya, “koalisi sebetulnya satu cara untuk penyederhanaan partai. Kalau nol persen, semua orang bisa mencalonkan dan semua parpol bisa mengusung pasangan calon. Hal ini yang rumit.”
Dengan demikian, kata Teguh, ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu lebih menguntungkan, di samping simpel, memudahkan rakyat memilih, juga lebih efisien dalam sisi anggaran karena pelaksanaannya cukup satu putaran.
“Kemungkinan besar pada Pilpres 2019, ‘head to head’, dua pasangan calon. Kalaupun ada tiga pasangan calon, kontestan ketiga paling hanya pelengkap penderita,” ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Teguh, meski DPR RI, Jumat (21/7) dini hari, telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU, undang-undang ini belum final karena masih ada pihak yang mengajukan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
“Hasil Rapat Paripuna DPR RI belum menjadi kepastian hukum karena masih ada upaya ‘judicial review’ ke Mahkamah Konstitusi,” kata Teguh.
- Published in Berita, Tidak Dikategorikan
Jadwal Pembayaran dan Her-registrasi Online Mahasiswa Lama Undip Semester Gasal 2017/2018
Sesuai surat Keputusan Rektor Undip nomor: 70/UN7.P/HK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Kalender Akademik Undip tahun akademik 2017/ 2018, maka dengan ini kami umumkan tatacara Registrasi Administratif bagi mahasiswa lama Undip sebagai berikut:
- Jadwal Pembayaran : tanggal 3 s.d. 28 Juli 2017
- Jadwal her-registrasi secara online : tanggal 4 s.d. 31 Juli 2017
- Jadwal pengisian KRS secara online : tanggal 5 Juli s.d. 2 Agustus 2017
Informasi lebih lanjut silakan buka tautan berikut :
- Published in Berita, Tidak Dikategorikan
JADWAL UJIAN MANDIRI PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO GELOMBANG 2 SEMESTER GASAL TA 2017/2018
Kami beritahukan kepada semua peserta Ujian Mandiri Pasacasarjana Gelombang 2 Tahun Akademik 2017/2018 bahwa ujian akan dilaksanakan pada :
| Hari/Tanggal | : | Minggu, 16 Juli 2017 |
| Jam | : | 07.30 WIB – selesai |
| Lokasi | : | Gedung FISIP UNDIP Kampus Tembalang Semarang |
| Perlengkapan yang harus dibawa | : | Pensil 2B, Bollpoint, Penghapus, Kartu Ujian, FC IJazah/Transkrip/SKL |
Informasi detail mengenai Ujian TPA, Ujian Tertulis Prodi, dan Ujian Wawancara bisa di DOWNLOAD DISINI
PETA LOKASI
- Published in MIP, PMB, Tidak Dikategorikan
Layanan Publik Kudus Layak Jadi Percontohan
Mudik adalah tradisi tiap tahun. Berlebaran bersama keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri setelah berbulan-bulan tidak bertemu. Untuk melengkapi kebahagiaan pemudik, Bupati Kudus menyiapkan posko bahagia.
Apa itu posko bahagia? Bupati Kudus menyiapkan duta-duta untuk melayani pemudik yang singgah ke Kudus. Pemudik diantar hingga tujuan yang dikehendaki. Mau kuliner, oleh-oleh, pusat belanja, atau menikmati berbagai tempat wisata di Kudus.
Demikian disampaikan Bupati Kudus saat talkshow di Semarang, Selasa (20/6). Bupati memberikan garansi kepuasan dan kebahagiaan dengan singgah di Kudus. Agar lebaran semuanya bisa berbahagia “Bahkan kami persiapkan penginapan Grha Muria secara gratis khusus pemudik yang ingin bermalam di Kudus,” kata Bupati.
Duta-duta yang dipersiapkan tersebut meliputi duta wisata, perdagangan, lingkungan, dan kesehatan. Semuanya siap memberikan pelayanan terbaik. Termasuk menjelaskan filosofi dari histori tentang Kudus dengan segala potensinya.
Menurut bupati, ini adalah bagian dari pelayanan publik. Karena di era sekarang, pemimpin bukan dilayani tetapi melayani. Sehingga ihtiar dan komitmen untuk melayani terus ditingkatkan. “Saya ini bisa dikatakan pemimpin yang kekinian. Saya terus berinovasi untuk kemudahan layanan. Yaitu dengan aplikasi Menara,” jelasnya yang mengatakan Menara adalah singkatan Menjaga Amanah Rakyat.
Dengan aplikasi ini masyarakat bisa melaporkan secara real time kejadian yang ada. Agar apabila ada keluhan bisa langsung ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Hasil kinerja OPD akan menentukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh sistem.
Rektor Unimus Prof. Masrukhi yang juga hadir sebagai pembicara mengapresiasi inovasi Bupati Kudus. Menurutnya terjemahan dan spirit puasa telah teraplikasi untuk masyarakat Kudus berkat gagasan Bupatinya. “Kepala daerah harus seperti Pak Musthofa ini. Sebuah inovasi yang luar biasa harusnya bisa diikuti kepala daerah lain,” kata Prof. Masrukhi.
Sementara itu Dr. Teguh Yuwono pengamat kebijakan publik dari Undip memberikan komentar senada. Dikatakannya, bahwa komitmen melayani dan berbuat baik harus didukung sebuah sistem, seperti Menara ini. Adapun Linda dari Ombudsman Jateng menilai bahwa meski bulan puasa, penilaian pelayanan publik masih bagus. Salah satunya pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kudus.
Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/layanan-publik-kudus-layak-jadi-percontohan/
- Published in Berita, Tidak Dikategorikan
Ahli Politik, Agen Pemersatu Bangsa
Salah satu universitas penghasil ahli politik berkualitas adalah Universitas Diponegoro. Pendidikan politik berjenjang dari tingkat S1 dan S2. Pendidikan tingkat S2 atau magisterial inilah yang menjadi tumpuan dalam menghasilkan ahli-ahli politik di Indonesia. Mereka siap menjadi pemersatu, mereka siap menjadi penjaga perdamaian, dan tentunya mereka siap menjadi penyalur ilmu politik bagi para pelaku politik praktis.
Kebanyakan ahli politik di Indonesia, bekerja sebagai dosen. Hanya sedikit ahli politik yang terjun ke dunia politik praktis. Hal ini harus diubah, ahli politik sebaiknya turun juga ke dunia politik praktis. Namun, peran mereka bukan sebagai calon kepala daerah atau calon angota legislative, tapi lebih-lebih sebagai penasihat mereka. Penasihat politik nampaknya sangat diperlukan keberadaannya, tentunya sebagai pengarah agar perilaku politik calon pemimpi bangsa kita tetap bertumpu kepada Bhinneka Tunggal Ika.
Kondisi politik Indonesia saat ini bisa dibilang sedang dalam kondisi yang carut-marut. Konflik kekuasaan yang muncul dari perebutan tahta politik kini memasuki era kegelapan. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai pilkada yang berlangsung. Di Jakarta misalnya, isu sara yang dulu diagung-agungkan sebagai isu yang mudah diatasi di Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kini justru digunakan sebagai senjata untuk menaklukkan lawan politik. Kondisi ini sangat mungkin bisa memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seharusnya politik digunakan untuk membangun negara bukan malah memecahnya. Kondisi politik yang demikian harus diubah. Siapa yang merubahnya? Ahli-ahli politik adalah salah satu diantaranya. Mereka sebagai ahli harus memberi penceraha dan pengarahan, juga pendidikan politik kepada seluruh masyarakat dan secara khusus pada pelaku politik praktis. Perubahan perilaku politik ini harus di dasari dengan semangat ke-bhinekaan agar kesatuan NKRI tetap terjaga.
- Published in PMB, Tentang Kami, Uncategorized